Politik hanya sekedar kata-kata, begitulah segelintiran orang merepresentasikannya. Tapi seseorang atau masyarakat juga tidak bisa lepas dari politik. Kita hidup diruang-ruang kepekaan setiap individu, bukan terisolasi, tapi berada diatas skenario tuhan. Orang-orang bingung serta menduga-duga tentang aktor politik. Berbicara dan sembunyi-sembunyi ataupun kompromi. Ketidak pastian yang mereka terjemahkan.
Kehidupan kongkrit dari pergulatan komunikasi politik merupakan hasil jerih payah masyarakat secara bersamaan, bukan satu kepala yang menguasai. Akan tetapi sering kali kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi keluar dari jalurnya. Dunia politik yang saat ini selalu mendapat interpretasi yang negatif oleh sebab itu hal ini saya sebut sebagai kecambuk. Kecambuk, tidak serta merta dalam hal negatifnya saja akan tetapi juga dapat kita artikan sebagai dampaknya.
Dalam tulisan ini saya mencoba membahas tentang jatuh bangun komunikasi politik dinegara ini. Mulai dari aktor politik, media, partai, hingga rakyatnya. Aktor politik, dinegara ini memiliki beragam karakter kepemimpinannya. Kita lihat saja gaya kepemimpinan dari presiden kita sekarang Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau, mempunyai gaya kepemimpinan yang kharismatik, memiliki kewibawaan yang tinggi, dan tak kalah juga dengan semboyannya ‘LANJUTKAN’. Akan tetapi beliau juga sempat mendapat predikat sebagai Presiden Pencitra, karena dalam sepak terjang politiknya beliau selalu menggunakan teknik pencitraan.
Kecambuk Politik dari Sang Aktor
Adanya suatu gerakan politik tentunya adapula yang menggerakkan. Biasanya orang yang menggerakan suatu politik ini dinamakan sebagai aktor politik. Seorang aktor politik kawakan harus mempunyai kemampuan dalam berbahasa. Dalam teorinya seni penggunaan bahasa secara efektif disebut Retorika. Dalam hal ini retorika tidak serta merta kemampuan berbicara saja, itu kalau dalam pengertian sempitnya. Akan tetapi, retorika juga bisa diartikan dalam pengertian luas sebagai kemampuan penggunaan bahasa secara lisan dan tulisan (Effendy, M.A.2009:53).
Berretorika begitulah senjata utama dalam berpolitik di negara ini. rakyat selalu jenuh dengan kampanye-kampanye politik yang selalu menghadirkan hiburan, tetapi dibaliknya memiliki kepentingan tertentu. Kemajuan berpolitik di indonesia adalah kemajuan politik yang sekedar euforia semata. Mengapa dan kenapa? Hal ini dapat terjawab dengan sendirinya ketika pesta demokrasi telah tiba. Partai-partai berbondong-bondong mencalonkan wakil rakyatnya, entah satu, dua, empat, dan sebanyak-banyaknya kalaupun bisa. Dalam buku Politik yang Mencari Bentuk karya Donny J.A menceritakan tentang warna-warni pilkada. Dua pengamat politik sedang berbincang-bincang di kedai kopi, mengamati secara saksama pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Mereka berdua saling berdebat dengan asyiknya. “peran partai semakin kecil untuk memenangkan kandidat. Bukan partai yang menentukan, melainkan figur”. Kekecewaan dari salah satu pengamat ini juga terlihat dalam perbincangannya tentang pemilih yang sedikit datang ke TPS. Tetapi pengamat yang kedua berkata bahwa “ini era kebebasan, jadi kalau pemilih yang tidak datang tidak berarti mereka apatis atau rendah antusiasnya”.
Hal ini juga memberikan pelajaran bahwa kekuatan partai tidak sepenuhnya dapat menarik antusias pemilih. Akan tetapi peran sang aktor politiklah yang menjadi senjata dalam politik. Celakanya, pesta demokrasi kita selalu menghadirkan partai-partai baru. Tidak menambah kualitas berpolitik negara ini, melainkan menambah kericuhan suasana politik di Indonesia sendiri. Bilamana suasana politik kita semakin terbuka, saya optimis akan ada suasana politik yang sehat dan akan memunculkan sosok aktor politik independen tanpa kendaraan politik (partai).
Kecambuk Politik dari Media
Dalam dunia komunikasi, paradigma Laswell mengatakan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu komunikator-pesan-media-komunikan-efek. Posisi media sendiri berada di tengah-tengah proses terjadinya komunikasi. Kali ini kita tidak membahas tentang peran media dalam politik, tetapi bagaimana media memposisikan diri sebagai kontrol sosial terhadap suasana politik di indonesia? Media bukan sekedar alat penyampai pesan secara verbal maupun nonverbal semata, masa demi masa mengubah fungsi media. Pada Era Orde Baru, media menjadi musuh besar dalam pergolakan pemberitaan peristiwa Penembakkan Misterius (PETRUS), Santa Cruz, hingga kasus 1998. Dengan sangat hati-hati media untuk mempublish berita saat itu, “takut dibrendel” begitulah perkataan yang sering saya baca di buku-buku Era Orba. Lain halnya dengan pemberitaan media dalam menyoroti pergolakan politik saat ini. Semenjak reformasi, bangsa Indonesia mengalami masa-masa transisi yang sangat signifikan. Terlihat dalam perombakkan undang-undang tentang pers sendiri. Lebih terbuka dan bebas, kalau dilihat dari peraturan yang dibuat.
Keterkaitan antara media dan aktor politik sangatlah berperan penting dalam membangun pola pikir bangsa ini untuk menentukkan arah kepemimpinan yang terbaik. Pada masa ini pula media bukan lagi sebagai alat kontrol sosial terhadap masyarat dan pemerintah, melainkan menjadi sebuah perusahaan. Pemilik modal dari media tersebut pun ikut ambil serta dalam pergulatan politik di negara ini. Lalu bagaimana posisi media sendiri? Kita soroti sepak terjang persaingan media antara TV One dan Metro TV. Contoh ini sangatlah vulgar kita lihat pada persaingan media saat ini. Adanya suatu Konglomerasi di tubuh media. Posisi kedua media tersebut pun terkadang membingunkan, memberikan banyak pertanyaan antara perusahaan atau media. Lebih-lebih pada Pemilihan Umum tahun 2009, para kandidat dari segala partai berlomba-lomba memasang iklan di media, baik itu media cetak, maupun media massa. Ini adalah sebuah trend kampanye yang mengikuti perkembangan zaman, jadi malu kalau sang aktor politik tidak mempunyai iklan di televisi dan surat kabar.
Politik masa reformasi telah memasuki era baru. Hal ini terlihat pada kampanye-kampanye partai pada pesta demokrasi pasca reformasi. Aktor utama dalam kampanye ternyata bukan pada sang aktor politik, melainkan konsultan marketing. Iklan politik, menjadi senjata yang paling efektif dalam berpolitik di negara ini. Dalam kajian teorinya iklan merupakan salah satu alat Propaganda yang berarti “teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi (penyajian)”.(Lasswell,1937:521-522). Saling berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat untuk memilih dirinya sebagai wakil rakyat. Sikap media pada pesta demokrasi pasca reformasi bisa disebut sebagai key of campaign.
Tidak hanya berpatokan media pada masa pesta demokrasi, kita sepatutnya tidak lengah dalam menyoroti tingkah laku media masa kini. Media pasca reformasi menjadi sangat kritis, dan terkadang menjadi sinis. Pergolakan politik media swasta semakin terlihat jelas, bukan hanya antara media swasta sendiri tetapi terhadap pemerintah Indonesia juga. “Polah Ring 1 SBY” ini adalah salah satu judul cover depan majalah Tempo edisi 25-31 Oktober 2010. Topik utamanya berbicara tentang orang-orang sekitar presiden, hingga kisah orang-orang istana. Pada Tempo edisi 25-31 Oktober, merupakan edisi yang terlihat khusus membicarakan perkembangan masa pemerintahan SBY satu tahun terakhir. Posisi media saat ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintah Indonesia. Menjadi pilar ke-empat demokrasi di Indonesia, tentunya karakteristik media juga berpengaruh dalam membangun kemajuan negaramya.
Kecambuk Politik dari Parpol
Gejolak politik di negara ini berpengaruh besar kepada pembangunan negara. Pelopor pemantapan suasana politik timbul oleh kendaraan politik. Orang-orang sering menyebut kendaraan politik adalah partai politik. Munculnya sebuah partai politik merupakan anak pinak dari sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia sendiri memiliki Trias Politik, yaitu terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuatan sistem badan negara ini semakin diperkuat dengan munculnya partai politik. Partai politik sebagai kendara politik untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi rakyat.
Aspirasi rakyat bukan hanya sekedar jeritan hati, tetapi sebagai pokok dasar pengontrol kinerja pemerintahan. Maka dari itu, partai politik seharusnya bertindak arif dalam menyikapi aspirasi rakyat, khususnya pada daerah-daerah terpencil. Melihat dari kacamata bentuk negara, Indonesia yang menganut bentuk negara kesatuan saat ini terasa kurang efektif. Apa lagi indonesia sekarang berbentuk kesatuan dessentralisasi. Bentuk negara yang kurang cocok dengan letak geografisnya. Tetapi dalam segi nasionalisme bangsanya, bentuk ini cukup mempererat persatuan negara. Menengok bentuk negara Serikat, saya berpendapat bentuk negara seperti ini dalam prospek kedepan lebih menjamin kemajuan negara secara signifikan. Adanya negara-negara bagian yang masing-masing boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, dan kabinet sendiri yang berdaulat dalam negara serikat. Akan tetapi bentuk ini juga memiliki kelemahan bila digunakan di Indonesia. Lunturnya jiwa nasionalisme bangsa, dan tidak bersinggungan dengan sejarah negara ini yang berlatar sebagai negara yang pernah dijajah. Terkait dengan bentuk negara dan partai memiliki hubungan yang erat dengan karakter setiap partai politiknya. Suatu bentuk negara adalah cerminan suatu negara dalam menyikapi suara jeritan hati atau aspirasi rakyat.
Kedigdayaan partai-partai di indonesia terlihat dalam pesta demokrasi, puluhan partai berlomba-lomba mencari perhatian rakyat. Kita seharusnya sadar kualitas dan kredibilitas sebuah pesta demokrasi tidak tercermin dari seberapa banyak jumlah partai yang ikut serta. Tetapi dari seberapa bijak dan arifnya sebuah partai dalam menyikapi aspirasi rakyat. Berbicara partai maka kita berbicara tentang aspirasi rakyat. Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyikapi batas ukuran massa yang menentukan munculnya sebuah partai baru seharusnya lebih selektif.
Dualisme partai, kader-kader partai baru terkadang memiliki identitas keanggotaan dari partai lain. Hal ini, dapat menyebabkan tumpang tindih antara partai lama dan baru. Dualisme partai juga dapat terlihat pada perpecahan dari partai dominan. Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu partai dominan di Indonesia, salah satu kader aktifnya yaitu Wiranto mendirikan sebuah partai baru yang bernama Hati Nurani Rakyat (HANURA). Tentunya perpecahan ini bukan dikarenakan dengan sengaja tetapi memiliki sebab. Partai HANURA sendiri merupakan partai yang memiliki karakteristik kepartaian yang sama dengan partai GOLKAR, ini merupakan contoh real dari dualisme partai.
Pasca era reformasi siklus politik negara ini mengalami beberapa perubahan sehingga sering kali mengalami ketidak teraturan suasana politik. Koalisi partai pada pesta demokrasi Indonesia sering mendapat ganjalan. Secara ketatanegaraan, istilah koalisi partai berasal dari sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensial ataupun kuasi presidensial. Dalam sistem parlemen, koalisi partai di parlemen mampu mengontrol pemerintah eksekutif (yang diketuai perdana mentri). Parlemen memiliki senjata “mosi tidak percaya” yang seketika dapat menjatuhkan pemerintahan dan mendesak dipilihnya pemerintahan baru. Dalam sistem presidensial dan kuasi presidensial. Koalisi partai dalam sistem ini, tidak dilengkapi dengan kekuatan “mosi tidak percaya” yang dapat menjatuhkan presiden. Malah koalisi partai seperti ini ibarat pendorong mobil belaka. Sekali mobil bergerak (presiden terpilih), koalisi dapat ditinggalkan.
Kecambuk Politik dari Rakyat
Bukan hanya dari sang aktor, media, maupun partai yang dapat memberikan kecambuknya. Rakyat pula menjadi raja dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuatan penuh sepatutnya dipegang oleh rakyat. Kenyataan dalam dinamika politik di negara ini sedikit agak melenceng dari jalurnya, pemerintah mulai membabi buta menggeliat menggunakan peta kekuasaannya. Rakyat pun tidak seharusnya menyalahkan pemerintah semata, rakya juga sepatutnya menayakan kepada dirinya sendiri. Apa yang sudah kita berikan kepada negara ini? Geliat politik dalam rakyat sendiri bukan hanya sekedar geliat mengontrol pemerintah. Pada masa ini pula kita telah dihadapkan oleh fenomena-fenomena dari ketamakkan rakyat sendiri.
Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, hingga agama merupakan sosok dari negara yang kaya. Tetapi mengapa kita tidak begitu maju dibandingkan negara serumpun? Perbedaan di Indonesia seharusnya kita jadikan pondasi negara ini. Pancasila, sudah menjadi dasar dan pedoman Indonesia. Tetapi mengapa selalu ada pertentangan dengan masalah perbedaan?
Refrensi:
Denny J.A (2006). Kolom di Majalah Gatra Politik yang mencari bentuk,LKIS Yogyakarta. Effendy, Onong Uchjana, M.A (2009). Ilmu Komunikasi teori dan praktek, PT. Remaja Rosdakarya. Werner J. Severin - James W. Tankard, Jr. Teori Komunikasi tentang sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa,edisi kelima.
